Thursday, May 6, 2021

Asumsi dasar akuntansi, penerapan tujuan dasar dari kerangka konseptual

asumsi dasar akuntansi
 

Asumsi dasar akuntansi merupakan salah satu dari konsep pengukuran dan pengakuan yang menjadi bagian dari kerangka konseptual akuntansi. Dimana asumsi dasar akuntansi dan konsep – konsep yang lain, menjadi pedoman dalam penerapan tujuan dasar dari kerangka konseptual akuntansi yaitu tujuan laporan keuangan. Asumsi dasar akuntansi ini juga berkaitan dengan prinsip – prinsip akuntansi dalam pengakuan dan pengukuran transaksi akuntansi.


Konsep pengakuan dan pengukuran salah satunya adalah asumsi dasar akuntansi

Tingkat ketiga dari kerangka konseptual akuntansi adalah asumsi dasar akuntansi, selain prinsip dasar akuntansi dan kendala – kendala pelaporan keuangan. Pada bagian ini konsep pengakuan dan pengukuran ini dipakai untuk mengimplementasikan tujuan dasar dari tingkat pertama. Namun konsep pengakuan dan pengukuran ini tidak dapat berfungsi tanpa jembatan tingkat kedua berupa konsep fundamental, yang terdiri dari karakteristik kualitatif laporan keuangan dan unsur – unsur laporan keuangan.

Pada konsep ini menjelaskan apa, mengapa dan bagaimana unsur – unsur serta kejadian keuangan harus diakui, diukur dan dilaporkan oleh sistem akuntansi. Asumsi dasar akuntansi bersama konsep pengakuan dan pengukuran yang lain, berfungsi sebagai pedoman dalam menanggapi isu – isu pelaporan keuangan yang kontroversial secara rasional.


Asumsi dasar Akuntansi

Asumsi dasar akuntansi adalah asumsi dasar mengenai lingkungan akuntansi. Asumsi dasar akuntansi ini dapat disebut sebagai postulat akuntansi, adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri (aksioma), yang sudah diterima umum karena kesesuaian nya dengan tujuan laporan keuangan. Dan menggambarkan aspek ekonomi, politik, sosial dan hukum dari suatu lingkungan dimana akuntansi berada.

Terdapat empat asumsi dasar akuntansi yang mendasari struktur akuntansi yaitu:

  1. Asumsi unit moneter (monetary unit assumption).
  2. Asumsi entitas ekonomi (Economic entity assumption).
  3. Asumsi periodisitas / periode akuntansi (periodicity assumption).
  4. Asumsi Kelangsungan hidup (Going concern assumption).

Berikut penjelasan dari masing – masing asumsi dasar akuntansi yang digunakan sebagai bagian dari konsep pengakuan dan pengukuran:

1. Asumsi unit Moneter (Monetary unit assumption)

Pada asumsi dasar akuntansi yang pertama ini yang dimaksud adalah Data transaksi yang akan dilaporkan dalam catatan akuntansi harus dapat dinyatakan dalam satuan mata uang (unit moneter). Asumsi unit moneter ini memungkinkan akuntansi untuk mengkuantifikasi (mengukur) setiap transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi kedalam nilai uang.

Dalam hal ini uang dianggap sebagai denominator umum dari aktivitas ekonomi dan merupakan dasar yang tepat bagi kepentingan pengukuran dan analisa akuntansi.

Data kuantitatif (data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam satuan mata uang) akan berguna dalam mengkomunikasikan informasi ekonomi dan keputusan ekonomi yang rasional.

Asumsi unit moneter juga terkait dengan penerapan konsep biaya historis (Historical Cost Concept). Konsep biaya historis digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan, dimana aset yang dibeli pada umumnya dicatat sebesar harga perolehannya.

Sehingga asumsi dasar akuntansi ini menyiratkan uang (unit moneter) adalah cara yang paling efektif untuk menunjukan ke pihak – pihak yang berkepentingan tentang perubahan modal serta pertukaran barang dan jasa.

2. Asumsi entitas ekonomi (Economic entity assumption)

Asumsi entitas ekonomi yang merupakan asumsi dasar akuntansi yang kedua, mengandung arti bahwa aktivitas ekonomi dapat diidentifikasi dengan unit pertanggungjawaban tertentu. Dengan kata lain, aktivitas entitas dapat dipisahkan dan dibedakan dengan aktivitas pemiliknya dan dengan setiap unit bisnis lainnya. Pemisahan ini terutama berupa pencatatan transaksi perusahaan dengan transaksi pribadi pemilik perusahaan.

Dan konsep entitas tidak selalu mengacu pada entitas legal. Perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan entitas legal yang terpisah. Namun penggabungan aktivitas mereka untuk tujuan akuntansi dan pelaporan tidak melanggar asumsi dasar akuntansi berupa asumsi entitas ekonomi.

3. Asumsi periodisitas / periode akuntansi (periodicity assumption)

Kemudian pada asumsi dasar akuntansi ketiga berupa asumsi periode akuntansi atau periode waktu. Asumsi periode akuntansi ini mengandung arti bahwa aktvitas ekonomi sebuah perusahaan dapat dipisahkan kedalam waktu artifisial. Periode waktu ini bervariasi tapi paling umum adalah secara bulanan, kuartalan dan tahunan.

Hal ini dilakukan agar pemakai laporan keuangan menerima informasi hasil operasi tentang kinerja dan status keuangan dari waktu ke waktu, agar dapat dievaluasi dan dibandingkan dengan perusahaan lain. Jadi laporan harus dilaporkan secara periodik atau berkala.

Semakin pendek periode waktu, semakin sulit menemukan laba bersih yang tepat untuk periode bersangkutan. Hasil bulanan biasanya tidak seakurat hasil kuartalan. Hasil kuartalan biasanya tidak seakurat hasil tahunan. Investor menginginkan agar informasi semacam itu diproses dan disebarkan secara cepat. Namun semakin pendek penerbitan informasi, semkin tinggi probabilitas ketidakakuratannya.

4 Asumsi kelangsungan hidup (Going concern assumption)

Selanjutnya asumsi dasar akuntansi keempat adalah asumsi kelangsungan hidup. Dimana sebagian besar metode akuntansi didasarkan pada asumsi kelangsungan hidup yaitu perusahaan akan tetap terus beroperasi dalam jangka yang sangat panjang. Meskipun pengalaman dan kenyataan bahwa banyak yang mengalami kegagalan bisnis. Namun perusahaan dapat memiliki kelangsungan hidup yang panjang.

Tanpa asumsi dasar akuntansi ini maka tidak dapat berlakunya biaya histori karena perusahaan dilikuidasi dalam jangka pendek. Dan kebijakan penyusutan dan amortisasi dapat dibenarkan jika kita mengasumsikan perusahaan memiliki kelangsungan jangka panjang.

Demikian juga, jika tidak ada asumsi kekelangsungan usaha, maka tidak akan ada penggolongan lancar dan tidak lancar atas aset dan kewajiban. Jadi dalam praktek akuntansi yang berlaku umum, penyusutan atas aset tetap dan penggolongan aset serta kewajiban ke dalam lancar dan tidak lancar, timbul karena adanya asumsi kelangsungan usaha.